Mendorong Perda Untuk Ekosistem Gerakan Literasi di Enrekang

Disampaikan pada Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Enrekang dengan agenda Penerimaan Aspirasi pada Senin, 3 Februrari 2020

Makna literasi kini melampaui apa yang semula dipahami sekedar keberaksaraan. Literasi menjadi terma yang terhubung dengan beragam sektor, terutama yang terkait pengembangan kemampuan atau skill. Karena itu, di mana pun proses pembangunan manusia dilakukan, maka literasi perlu dihadirkan. Sebagaimana saat ini istilah literasi memiliki banyak turunan seperti literasi informais, literasi media, literasi gizi dan literasi lainnya.

Jika membaca data dan kondisi aktual, literasi kita memang masih dianggap kurang. Status itu tentunya memantik kita untuk bergerak melalukan ikhtiar. Tetapi kita juga tidak menampik perkembangan literasi yang mulai antusias diprogramkan dari sekolah, keluarga, hingga lingkungan masyarakat.

Di sekolah misalnya, program Gerakan Literasi Sekolah sudah dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disusun berdasarkan UNESCO. Ada enam literasi dasar yang selama ini digalakkan yakni literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewargaan. Walaupun ternyata belum semua sekolah melaksanakan Gerakan Literasi Sekolah. Termasuk masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang memadai. Sebagian sudah membuat taman atau pojok baca di sekolah tetapi buku-bukunya belum variatif. Dana BOS belum banyak digunakan mengadakan bacaan rekreatif, sebab buku paket edisi revisi masih dianggap mendesak.

Beberapa tahun terakhir aksi literasi yang menyentuh sekolah juga antusias digerakkan warga. Banyak dari mereka yang hanya mengandalkan moda transportasi sederhana, melakukan kegiatan berbagi bacaan kepada anak-anak, termasuk masyarakat umum. Mereka bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya dengan membawa buku. Dari jam sekolah hingga malam, sehingga pelajar menghikmati bacaan dengan riang di luar jam sekolah. Demikian pula yang dilakukan perpustakaan keliling selama ini.

Semarak literasi yang berangkat dari akar rumput ini menandakan adanya upaya masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membangun budaya membaca. Bahkan tidak hanya terpaku pada ajakan membaca, di antaranya sudah ada yang menjadikan membaca sebagai stimulasi untuk membuat produk dan karya. Literasi yang seperti itu tak lagi sebatas mengeja aksara, tapi menjadi pandu untuk pengembangan diri dan berkreasi.

Gerakan literasi yang mulai beroperasi hingga ke desa tersebut diharapkan lambat laun memancarkan kesadaran baru. Pengaruhnya mungkin tidak seprogresif isu-isu seperti kesehatan dan pangan, namun literasi relevan dengan soal-soal demikian. Dan manariknya dari waktu ke waktu muncul banyak relawan yang peduli terhadap literasi desa.

Di pihak pemerintah, kebijakan literasi desa juga mendapatkan perhatian dari Perpustakaan Nasional RI dengan program Literasi Untuk Kesejahteraan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Di sini, literasi merupakan solusi atas kemiskinan (informasi) yang ada di pedesaan. Sasarannya ialah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui literasi fungsional dan literasi untuk orang dewasa (adult literacy). Jadi perpustakaan ditransformasi menjadi pusat belajar dan berkegiatan bagi masyarakat.

Hal yang sama dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program Gerakan Literasi Masyarakat yang selama ini telah digiatkan dalam melalui direktorat Pendidikan Masyarakat. Termasuk melalui Forum Taman Bacaan Masyarakat yang berdiri di seluruh Indonesia.

Lalu yang terakhir, Kementerian Desa dengan program Literasi Desa yang telah diluncurkan tahun lalu di desa-desa percontohan. Malah Dana Desa sebenarnya sudah dapat digunakan untuk melakukan pembangunan perpustakaan desa, taman bacaan, dan pengadaan bahan bacaan. Karena itu, tak ada lagi kendala jika ingin membangun infrastruktur pengetahuan untuk peningkatan SDM desa.

Tiga lembaga di atas sudah punya program yang esensinya mendorong literasi yang memberdayakan masyarakat. Tinggal menanti komitmen pemerintah desa dan partisipasi warga melaksanakan pengembangan literasi di desa. Sebab ternyata masih ada saja alasan untuk tidak memperhatikan literasi desa.

Tak hanya itu sebenarnya, akses literasi juga dapat dihadirkan di berbagai tempat yang selama ini menjadi ruang populer seperti cafe, lokasi wisata dan ruang-ruang publik yang ada di kota dan desa. Demikian halnya bila di masjid-madjid kita yang selama ini masih diakses sebagai rumah ibadah, mengupayakan kembali fungsinya menjadi rumah pengetahuan umat islam, sebagaimana pada masa kejayaan Islam tempo dulu.

Pendekatan berikutnya, literasi dihadirkan di ruang keluarga, sehingga kultur membaca seiring dengan parenting. Bahkan sebenarnya literasi yang dimulai dari keluarga dapat menguatkan kemandirian belajar seseorang ketika berada sekolah ataupun ke perpustakan umum. Bahkan pendekatan ini bisa diintegrasikan dengan sekolah sebagai literasi di luar sekolah, agar tercipta ekosistem literasi.

Tentunya dibutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, baik eksekutif, legislatif, komunitas/organisasi masyarakat, media, termasuk melibatkan pihak swasta yang selama ini memiliki program sosial (CSR). Olehnya, agar literasi dapat dijumpai di berbagai ruang maka sepatutnya literasi dibangun dalam ekosistem yang integratif. Sebagai langkah awal untuk mewujudkannya, maka diperlukan dukungan regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Gerakan Literasi Daerah dari DPRD Kabupaten Enrekang.

Kala ekosistem literasi mulai bertumbuh, maka potensi kreatif masyarakat pun siap dinanti. Sebab sudah menjadi rumus bahwa ide dan pengetahuan merupakan modal untuk melakukan kreatifitas. Dengan meyakini bahwa knowledge is power, semoga warga dapat terfasilitasi melakukan perubahan dan memetik keberdayaan melalui literasi.

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *